Ya, di tanah yang berzonasi benar. Sebagaimana dilaporkan pada 2026, pembangunan pariwisata baru di lahan pertanian dihentikan sementara di enam kabupaten, tetapi Badung, Gianyar, dan Denpasar terus menerbitkan izin di tanah berzonasi, Kawasan Ekonomi Khusus menjalankan aturannya sendiri, dan proyek yang sudah memegang PBG sah boleh terus membangun. Hanya informasi.
Apa yang berubah pada 2026?
Dua hal, sebagaimana dilaporkan:
- Pembangunan pariwisata baru di lahan pertanian (zona hijau) dihentikan sementara di enam kabupaten — kabupaten Bali adalah wilayah administratif utamanya.
- Mulai 31 Maret 2026, sewa jangka pendek harus menunjukkan bahwa mereka berizin secara hukum agar tetap terdaftar di platform pemesanan.
Keduanya mengarah ke satu arah: menuju properti yang berizin, legal, dan selesai.
Apa yang masih terbuka?
| Kegiatan | Status (sebagaimana dilaporkan, 2026) |
|---|---|
| PBG baru di tanah berzonasi di Badung, Gianyar, Denpasar | Terbuka |
| PBG baru di lahan pertanian di enam kabupaten | Dihentikan sementara |
| Proyek dengan PBG sah yang diterbitkan sebelum penghentian | Boleh dilanjutkan |
| Kawasan Ekonomi Khusus | Aturan sendiri |
| Izin operasional yang ada | Dilindungi (grandfathered) |
“Grandfathered” berarti izin yang sudah diterbitkan tetap berlaku di bawah aturan lama. Kawasan Ekonomi Khusus — seperti Kura Kura Bali dan Sanur — memiliki perizinan sendiri. Hanya informasi.
Apa yang dibutuhkan agar sepenuhnya beroperasi?
Empat lapisan, dalam urutan ini:
- PBG — persetujuan bangunan.
- SLF — sertifikat laik fungsi setelah bangunan selesai.
- NIB (nomor usaha) dan pendaftaran pariwisata.
- Kepatuhan platform pemesanan.
Lihat rangkaian izin lengkap.
Siapa yang diuntungkan oleh pembatasan?
Siapa pun yang sudah memegang apa yang kini langka. Ketika pasokan baru dijatah, tanah berzonasi benar, proyek berizin — selesai atau belum — dan bisnis operasional berizin semuanya makin sulit didapat.
Proyek berizin yang setengah jadi berada di posisi baik, asalkan diselesaikan: setiap bulan ia berdiam, keunggulan itu terkikis. Lihat pilihan untuk proyek yang mandek. Aturan berubah: verifikasi status terkini dengan penasihat hukum Indonesia.
Sumber: Antara; DPMPTSP Bali; kajian hukum Indonesia, 2026 — sebagaimana dilaporkan. Aturan berubah: verifikasi status terkini dengan penasihat hukum Indonesia sebelum bertindak. Bukan nasihat hukum. Informasi umum tentang pasar Indonesia, bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan.
Punya proyek di Bali, Lombok, Labuan Bajo, Sumba, atau tempat lain di Indonesia yang membutuhkan modal penyelesaian atau ekspansi?
Ceritakan tentang proyek Anda